Apakah perlu Presiden dibandingkan"Yang penting presiden kedepannya"
Presiden kedua RI Soeharto dinilai sebagai presiden yang paling berhasil dalam memimpin Indonesia.
Ini merupakan hasil survei Indo Barometer terhadap 1.200 responden pada 15 hingga 22 April 2018.
Pengumpulan data survei dilaksanakan menggunakan teknik wawancara tatap muka responden melalui kuisioner.
Sebanyak 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil di Indonesia," ujar Direktur Eksektufi Indo Barometer, Muhammad Qodari dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (20/5/2018).
Sosok proklamator Soekarno menempati posisi kedua sebagai presiden yang paling berhasil di Indonesia.
Hasil survei memperlihatkan Soekarno dipilih oleh 21,3 persen responden.
Adapun, posisi ketiga, keempat, dan kelima ditempati oleh Joko Widodo (17,8 persen), Susilo Bambang Yudhoyono (11,6 persen), dan BJ Habibie (3,5 persen).
Sementara di posisi keenam dan ketujuh, yakni Abdurrahman Wahid (1,7 persen) dan Megawati Soekarnoputri (0,6 persen).
Margin of error survei sebesar 2,83 persen.
Artinya, posisi lima besar memiliki keakuratan yang baik.
Qodari mengatakan, survei serupa pernah dilakukan Indo Barometer pada 2011.
Saat itu Indo Barometer dituduh pro-Soeharto. Eh ternyata sekarang, hasil surveinya kan tetap sama," ujar Qodari.
Meski demikian, dalam survei 2011 silam, jumlah responden yang memilih Soeharto lebih tinggi dari raihan survei sekarang, yakni sebesar 40,5 persen responden.
Artinya, ada penurunan sebesar 7,6 persen.
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai wajar apabila Soeharto dinilai publik sebagai presiden yang paling berhasil.
Pertama, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun.
Oleh sebab itu, pencapaiannya tentu saja lebih banyak dibandingkan presiden pasca-reformasi. "Wajar kalau dia membangun lebih banyak jembatan, lebih banyak bendungan, modal waktunya panjang. Dia lebih punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah," ujar Budiman.
Kedua, dalam waktu yang panjang itu pula, Soeharto mampu mengendalikan unsur-unsur negara.
Kekuasaan dia lebih besar. Legislatif dia kontrol, yudikatif juga. Sementara pemimpin di pasca-reformasi tidak bisa. Megawati, SBY, Jokowi, tidak bisa mengontrol MA, tidak bisa menentukan pemenang pemilu," ujar Budiman, yang pernah menjadi tahanan politik Orde Baru itu.
Ketiga, era Orde Baru tidak mengenal otonomi daerah.
Sementara, saat ini kewenangan pemerintah pusat beriringan dengan kewenangan pemerintah daerah pula.
Oleh sebab itu, menurut Budiman, sebenarnya tidak sepadan apabila keberhasilan era Soeharto dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi.
Jadi, ini seperti membanding-bandingkan durian dengan jeruk," ujar Budiman.
No comments:
Post a Comment